Bahrinetwork.com | Binjai – Gelombang kritik terhadap visi dan misi pasangan bakal calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Binjai, Drs. H. Amir Hamzah, M.AP dan Hasanul Jihadi, SH., S.Sos., M.Kn, semakin menguat. Publik kini mendesak DPRD Kota Binjai segera menggelar rapat paripurna untuk membedah secara terbuka kelayakan program yang dinilai sarat janji ambisius namun minim kepastian realisasi.
Visi “Kota Binjai yang Maju dan Sejahtera” yang diusung pasangan ini justru dinilai berpotensi menjadi jargon politik semata jika tidak dibarengi perencanaan matang, transparansi anggaran, serta komitmen eksekusi yang jelas.
Desak DPRD Jangan ‘Diam’, Uji Total di Paripurna
Sejumlah elemen masyarakat menilai DPRD tidak boleh hanya menjadi penonton dalam dinamika ini. Paripurna dianggap sebagai forum resmi yang harus dimanfaatkan untuk “membongkar” secara detail seluruh isi visi-misi, termasuk sumber pembiayaan dan indikator keberhasilan.
“Kalau DPRD tidak berani menguji secara terbuka, maka publik patut curiga. Jangan sampai APBD nanti dijadikan alat menutup janji-janji yang sejak awal tidak realistis,” ujar seorang sumber yang enggan disebutkan namanya.
Adi Surya: Potensi Tidak Berjalan Sangat Besar
Pengamat kebijakan publik, Adi Surya, menilai risiko visi dan program tersebut tidak berjalan sangat besar apabila tidak diuji secara serius sejak awal.
“Ini bukan soal bagus atau tidaknya konsep, tapi soal realistis atau tidak. Program seperti makan bergizi gratis, digitalisasi layanan, hingga pembangunan infrastruktur berbasis teknologi itu membutuhkan anggaran besar dan sistem yang kuat. Kalau DPRD tidak membedah secara detail, sangat berpotensi tidak berjalan,” tegas Adi Surya.
Ia bahkan mengingatkan, banyak program serupa di daerah lain yang akhirnya hanya menjadi beban anggaran tanpa hasil signifikan.
“Jangan sampai ini hanya jadi dokumen politik yang indah di atas kertas, tapi nihil di lapangan,” tambahnya.
Pemko Binjai: Jangan Sampai Timbulkan Masalah Baru
Sementara itu, pihak Pemerintah Kota Binjai menyatakan terbuka terhadap evaluasi, namun mengingatkan bahwa setiap program harus selaras dengan kemampuan keuangan daerah.
“Perencanaan harus realistis dan sesuai APBD. Kalau dipaksakan tanpa kajian, justru bisa menimbulkan persoalan baru, baik dari sisi hukum maupun keuangan daerah,” ungkap perwakilan Pemko Binjai.
Pernyataan ini semakin menguatkan kekhawatiran bahwa sejumlah program yang ditawarkan berpotensi sulit direalisasikan jika tidak melalui perhitungan matang.
Ancaman Jadi Beban Daerah
Program-program seperti bantuan sosial terpadu, pembangunan infrastruktur ramah lingkungan, hingga pengelolaan sampah berkelanjutan dinilai bukan hal baru. Namun tanpa eksekusi yang jelas, program tersebut dikhawatirkan hanya menjadi pengulangan janji lama dengan kemasan baru.
Lebih jauh, publik mulai mempertanyakan apakah program tersebut benar-benar solusi, atau justru berpotensi menjadi beban baru bagi keuangan daerah.
Publik Menunggu Ketegasan DPRD
Kini sorotan tajam tertuju pada DPRD Kota Binjai. Apakah berani mengambil langkah tegas dengan memparipurnakan dan menguji secara terbuka visi-misi tersebut, atau justru membiarkannya berlalu tanpa pengawasan berarti.
Jika DPRD gagal menjalankan fungsi kontrolnya, maka bukan tidak mungkin visi “maju dan sejahtera” hanya akan menjadi retorika politik tahunan yang kembali terulang—tanpa pernah benar-benar dirasakan masyarakat Kota Binjai.
Reporter: Zulkarnain Idrus
Komentar0