Bahrinetwork.com | Pandeglang, 24 April 2026 — Dentuman kritik keras menggema dari berbagai lini. Gabungnya Wartawan Indonesia (GWI) bersama 36 media tak lagi berbicara setengah nada. Dugaan penyimpangan anggaran negara di Desa Nanggala, Kecamatan Cikeusik, kini disorot tajam—menusuk langsung ke jantung persoalan.
Ketua GWI DPC Pandeglang, M Sutisna, menegaskan bahwa indikasi yang ditemukan bukan perkara kecil, melainkan dugaan praktik yang berulang dan terstruktur.
“Kalau uang negara mengalir, tapi hasilnya tak terlihat, maka ada yang harus bertanggung jawab. Ini bukan sekadar kelalaian, ini dugaan pola yang harus dibongkar!”
Fakta Menganga: Anggaran Besar, Realisasi Dipertanyakan
Investigasi lapangan memunculkan sejumlah temuan yang memantik tanda tanya besar:
- Dana Desa 2023: Rp1.101.610.000 dari APBN.
- Bantuan perikanan Rp20 juta, namun warga mengaku belum merasakan manfaatnya.
- Jalan Tani Rp199.924.000 & Profil Desa Rp93.812.000, fisik proyek dinilai tidak jelas keberadaannya.
- 36 media telah mempublikasikan temuan ini sebagai bentuk kontrol publik.
- Indikasi penyimpangan terdeteksi melalui aplikasi pemantauan.
Kepala desa disebut tengah menjalani perawatan di rumah sakit di wilayah Banten. Secara kemanusiaan dihormati, namun proses hukum tetap harus berdiri tegak tanpa terpengaruh situasi.
SK Kembar & Rangkap Jabatan: Dugaan Pintu Masuk Penyimpangan
Sorotan juga mengarah pada dugaan praktik SK kembar dan rangkap jabatan—yang kerap menjadi celah manipulasi administrasi dan anggaran. Jika terbukti, praktik ini berpotensi melanggar hukum dan merugikan keuangan negara.
Tekanan Menguat: Aparat Diminta Bertindak
GWI menyuarakan desakan keras kepada lembaga terkait:
- Inspektorat Pandeglang diminta segera turun melakukan pemeriksaan fisik langsung.
- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) didorong melakukan audit investigatif menyeluruh terhadap Dana Desa 2022–2025.
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK RI) diminta menelusuri dugaan tindak pidana korupsi serta praktik SK kembar.
“Uang rakyat bukan untuk disamarkan. Jika ada yang bermain, maka harus siap menghadapi konsekuensi hukum,” tegas Sutisna.
Pesan Keras untuk Semua Pihak
Kasus ini menjadi ujian serius bagi komitmen penegakan hukum dan transparansi pengelolaan anggaran negara. Ketika dana desa—yang seharusnya menjadi motor pembangunan—dipertanyakan, maka kepercayaan publik menjadi taruhannya.
Bahrinetwork.com menegaskan: setiap rupiah uang negara harus bisa dipertanggungjawabkan. Jika dugaan ini benar, maka penegakan hukum harus berjalan tegas, terbuka, dan tanpa pandang bulu.
Reporter: Sutisna
Editor: Zulkarnain Idrus
Komentar0