Bahrinetwork.com | Kapuas Hulu, Kalbar — Dugaan praktik kotor dalam penyaluran bahan bakar minyak (BBM) mencuat keras dari pedalaman Kalimantan Barat. SPBU/APMS bernomor 67.787.01 di Nanga Semangut, Kecamatan Mentebah, kini menjadi sorotan panas publik. Bukan tanpa alasan—SPBU ini diduga sengaja “menutup diri” dari masyarakat, namun tetap menyalurkan BBM melalui jalur yang dipertanyakan.
Fakta di lapangan berbicara tegas. Pada Rabu (29/04/2026) sekitar pukul 10.47 WIB, pintu SPBU terlihat tertutup rapat tanpa aktivitas pelayanan. Tidak ada antrean kendaraan, tidak ada transaksi terbuka. Tapi anehnya, jeriken-jeriken berisi BBM justru terlihat berjejer di sekitar lokasi—indikasi kuat bahwa distribusi tetap berjalan, hanya saja tidak untuk publik.
Warga pun geram. Mereka mengaku berulang kali datang namun tak pernah dilayani. Sementara di sisi lain, BBM diduga tetap “mengalir” lewat jalur belakang—baik melalui akses sungai maupun “jalan tikus” yang luput dari pengawasan.
“Kami datang beli, selalu tutup. Tapi BBM tetap keluar. Ini jelas ada permainan,” ujar seorang warga dengan nada kesal.
Situasi ini memunculkan dugaan serius: apakah SPBU ini masih menjalankan fungsi pelayanan publik, atau justru berubah menjadi “gudang distribusi tertutup” bagi pihak tertentu?
Jika benar ada praktik distribusi diam-diam di luar mekanisme resmi, maka ini bukan sekadar pelanggaran administratif—ini bentuk pengkhianatan terhadap hak masyarakat. Terlebih di wilayah seperti Putussibau dan sekitarnya yang sangat bergantung pada akses BBM untuk aktivitas ekonomi dan kebutuhan sehari-hari.
Lebih mengkhawatirkan lagi, sikap bungkam pengelola SPBU berinisial TM semakin memperkeruh keadaan. Dikonfirmasi melalui WhatsApp, yang bersangkutan memilih diam seribu bahasa. Tidak ada klarifikasi, tidak ada penjelasan—seolah publik tidak berhak tahu.
Publik kini menuntut langkah tegas dari PT Pertamina (Persero) dan instansi pengawas distribusi BBM. Jangan sampai praktik semacam ini dibiarkan membusuk dan menjadi kebiasaan.
Jika terbukti ada pelanggaran, aparat penegak hukum wajib turun tangan. Tidak boleh ada kompromi terhadap oknum yang bermain di sektor vital seperti BBM. Karena ketika distribusi energi dipermainkan, yang dikorbankan bukan hanya aturan—tetapi kehidupan masyarakat itu sendiri.
Bahrinetwork.com menegaskan: ini bukan sekadar dugaan biasa. Ini sinyal keras adanya potensi mafia distribusi di tingkat lokal. Dan jika benar, maka ini harus dibongkar sampai ke akar-akarnya.
Redaksi: Bahrinetwork.com
Editor: Zulkarnain Idrus
Komentar0