JAKARTA, BahriNetwork.com – Sorotan terhadap kinerja PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (PLN) semakin tajam. Di tengah ancaman krisis energi global, perusahaan listrik milik negara ini justru dibayangi tekanan keuangan dan dugaan persoalan dalam laporan keuangan yang memicu kekhawatiran publik.
Ketua Umum Perempuan Tangguh Nusantara (PTN), Dra. Kasihhati, menilai kondisi PLN saat ini tidak bisa dipandang normal. Ia mengungkapkan adanya peningkatan utang yang signifikan disertai penurunan laba bersih dalam periode terakhir.
“Utang PLN pada 2024 mencapai Rp711,2 triliun, naik dari Rp655 triliun di 2023. Dalam satu tahun bertambah Rp56,2 triliun. Di sisi lain, laba bersih justru turun dari Rp22 triliun menjadi Rp17,7 triliun,” ujarnya, Jumat (27/3/2026).
Menurutnya, kondisi tersebut menjadi indikator bahwa pengelolaan perusahaan perlu dievaluasi secara menyeluruh, terutama dalam aspek efisiensi dan tata kelola.
Dugaan Rp20,9 Triliun Jadi Sorotan Kritis
Isu yang paling menyita perhatian adalah adanya indikasi ketidaksesuaian pencatatan dalam laporan keuangan PLN dengan nilai sekitar Rp20,9 triliun pada 2026. Meski masih bersifat awal, angka tersebut dinilai cukup besar dan berpotensi menimbulkan dampak serius.
Kasihhati menegaskan pentingnya audit investigatif oleh lembaga berwenang guna memastikan validitas temuan tersebut.
“Ini harus diverifikasi secara terbuka. Jangan sampai muncul spekulasi yang merugikan kepercayaan publik terhadap institusi negara,” katanya.
Ia menambahkan, transparansi menjadi kunci utama dalam menjaga kredibilitas perusahaan strategis seperti PLN.
Desakan Evaluasi Direksi dan Peran Presiden
Dalam pernyataannya, Kasihhati juga mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja PLN serta kementerian terkait.
Ia menilai, jika ditemukan ketidaksesuaian dalam pengelolaan, maka langkah tegas harus diambil, termasuk melakukan evaluasi terhadap jajaran direksi, khususnya Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo.
“Evaluasi adalah bagian dari akuntabilitas. Ini penting untuk menjaga kepercayaan publik dan memastikan pengelolaan berjalan sesuai prinsip good governance,” ujarnya.
Kasihhati juga mengingatkan agar masyarakat tidak menjadi pihak yang menanggung dampak dari potensi persoalan manajerial.
Kritik terhadap Komunikasi Pemerintah
Selain PLN, perhatian juga diarahkan kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Kasihhati menilai komunikasi publik pemerintah terkait isu energi perlu lebih transparan dan responsif.
Menurutnya, penyampaian informasi yang tidak komprehensif berpotensi menimbulkan ketidakpastian di tengah masyarakat, terutama di saat situasi global sedang tidak stabil.
Belum Ada Klarifikasi Resmi
Hingga berita ini diturunkan, pihak PLN, Kementerian BUMN, maupun Kementerian ESDM belum memberikan tanggapan resmi terkait berbagai sorotan tersebut.
Redaksi BahriNetwork.com masih berupaya melakukan konfirmasi guna memperoleh penjelasan dari pihak terkait sebagai bagian dari prinsip keberimbangan informasi.
Tantangan Sektor Energi di Tengah Tekanan Global
Di tengah dinamika global, sektor energi menghadapi tantangan besar, mulai dari fluktuasi harga hingga dampak konflik internasional. PLN sebagai tulang punggung kelistrikan nasional dituntut mampu menjaga stabilitas pasokan sekaligus memastikan keberlanjutan finansial.
Sejumlah pengamat menilai bahwa kebutuhan investasi yang besar harus diimbangi dengan tata kelola yang transparan, efisien, dan akuntabel agar tidak menimbulkan risiko jangka panjang.
Jika tidak, potensi krisis energi bisa menjadi ancaman nyata yang berdampak langsung terhadap masyarakat dan perekonomian nasional.
(Tim)
Komentar0