SAMPANG – Bahrinetwork.id | Di saat isu penyelewengan bantuan sosial masih jadi “penyakit kronis” di berbagai daerah, Desa Asemraja, Kecamatan Jrengik, Kabupaten Sampang justru membalik keadaan. Sebanyak 413 warga menerima bansos pangan dari Perum Bulog secara utuh—tanpa potongan, tanpa titipan, tanpa permainan.
Penyaluran yang digelar Sabtu (28/3/2026) di Balai Desa Asemraja itu menjadi bukti bahwa bansos tidak harus “bocor” di tengah jalan. Sebaliknya, bisa sampai ke tangan rakyat secara bersih jika diawasi dengan serius dan dijalankan tanpa kompromi.
Setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menerima 20 kilogram beras dan 4 liter minyak goreng. Tak ada cerita bantuan “disunat” atau dialihkan. Semua berjalan sesuai data dan fakta di lapangan.
Pj Kepala Desa Asemraja, Amir Mahdi, tampil di garis depan. Ia tidak memberi ruang sedikit pun bagi oknum yang mencoba bermain di balik program bantuan.
“Ini hak rakyat, bukan lahan bancakan. Siapa pun yang coba bermain, akan kami tindak. Tidak ada kompromi,” tegasnya, mengirim sinyal keras ke siapa saja yang berniat menyimpang.
Pernyataan itu seolah menampar realita di sejumlah daerah, di mana bansos kerap berubah menjadi komoditas gelap—dipotong, dialihkan, bahkan dipolitisasi. Namun di Asemraja, pola itu dipatahkan.
Pengawasan dilakukan berlapis. Babinsa, perangkat desa, kepala dusun, hingga relawan dilibatkan untuk memastikan distribusi tidak melenceng satu gram pun. Proses administrasi diperketat, penerima diverifikasi langsung di lokasi.
Hasilnya? Warga pulang dengan wajah lega—tanpa pungutan liar, tanpa tekanan, tanpa drama.
Di tengah tekanan inflasi dan harga kebutuhan pokok yang terus merangkak naik, bantuan ini menjadi “nafas tambahan” bagi masyarakat. Namun lebih dari itu, keberhasilan ini menjadi pesan keras: bansos bukan ajang korupsi berjamaah.
Program dari Bulog sejatinya dirancang untuk menjaga stabilitas pangan nasional. Tapi tanpa integritas di level bawah, program ini rawan diselewengkan. Desa Asemraja justru menunjukkan kebalikannya—bahwa dengan ketegasan dan transparansi, celah penyimpangan bisa ditutup rapat.
Langkah Amir Mahdi pun patut dicatat. Bukan sekadar menyalurkan bantuan, tetapi juga menjaga marwah program agar tetap bersih. Sebuah standar yang seharusnya menjadi kewajiban, bukan prestasi langka.
Kini, bola ada di tangan daerah lain: mau mengikuti jejak bersih Asemraja, atau tetap berkutat dengan praktik lama yang mencederai kepercayaan rakyat? (Anna)
Editor: Zulkarnain Idrus
Komentar0