Jakarta – BahriNetwork.com | Pernyataan “soliditas tanpa batas” kembali digembar-gemborkan Polri dan TNI usai gejolak demonstrasi beberapa waktu lalu. Dalam konferensi pers di Balai Wartawan Puspen TNI, Mabes TNI, Jumat (5/9/2025), Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen. Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko, S.I.K. menegaskan bahwa kolaborasi aparat bukan sekedar simbolik, melainkan diwujudkan lewat patroli gabungan skala besar untuk memulihkan keamanan. Hadir pula Karoprovos Divpropam Polri Brigjen. Pol. Naek Pamen Simanjuntak.
“Ini wujud kehadiran negara. Atas perintah Bapak Presiden, kami konsentrasi penuh dalam pemulihan keamanan dengan segera,” kata Trunoyudo.
Janji Aman, Publik Masih Trauma
Polri berharap masyarakat bijak menyikapi informasi, dan menekankan media arus utama sebagai saluran kredibel. Tetapi, di lapangan justru masih banyak cerita sebaliknya. Aparat disebut bertindak represif, warga dibungkam dengan dalih stabilitas, dan kritik kerap dipersekusi.
Pertanyaannya, apakah sinergi TNI-Polri ini benar menghadirkan rasa aman, atau sekadar memperkuat barisan untuk membungkam suara kritis rakyat?
Retorika Transparansi, Fakta Lapangan Berbeda
Polri berulang kali menyebut pendekatan preventif, preemtif, persuasif, hingga penindakan akan dilakukan dengan “terukur dan transparan”. Tapi realitas pasca demo menunjukkan sebaliknya—aksi aparat yang dianggap berlebihan, minim akuntabilitas, dan lamban mengungkap dugaan pelanggaran prosedur.
“Polri adalah milik masyarakat, tidak anti kritik, dan terbuka menerima masukan,” klaim Trunoyudo.
Ucapan itu terdengar manis, namun bagi publik, janji semacam ini sudah terlalu sering didengar, terlalu jarang dibuktikan.
Sinergi atau Simbol Kekuasaan?
Ketika TNI dan Polri tampil bahu membahu, publik wajar bertanya: apakah ini sinergi untuk rakyat, atau sekadar unjuk kekuatan negara?
Di satu sisi, stabilitas penting. Tapi di sisi lain, demokrasi juga menuntut ruang ekspresi yang dilindungi, bukan dicurigai.
Kesimpulan: Publik Butuh Kepastian, Bukan Janji
Sinergi TNI-Polri bisa jadi benteng keamanan. Tapi tanpa transparansi, penghormatan HAM, dan evaluasi terbuka, sinergi itu hanya akan dipersepsikan sebagai simbol kekuasaan semata.
Publik menunggu bukti, bukan sekadar retorika.
Redaksi: BahriNetwork.com
Komentar0