Program Retret Kepala Desa di Jatinangor, Momentum Penyelarasan Visi Pembangunan: KAI Halsel Harap Lahir Perubahan Nyata

Klik untuk tambah keterangan

BahariNetwork.com. LABUHA,– Program retret kepala desa yang digagas oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) bersama Pemerintah Daerah Halmahera Selatan mendapat sambutan positif dari berbagai kalangan. Kegiatan yang akan digelar di Jatinangor, Jawa Barat, dalam waktu dekat, dipandang bukan sekadar seremoni, tetapi momentum penting untuk menguatkan sinergi pembangunan antara desa, daerah, hingga pusat.

Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Kongres Advokat Indonesia (KAI) Halmahera Selatan, Naimudin K. Habib, SH, menilai program ini sangat relevan dengan kebutuhan pembangunan desa saat ini. Menurutnya, kepala desa memiliki peran strategis sebagai ujung tombak pelayanan publik, sehingga peningkatan kapasitas kepemimpinan dan tata kelola anggaran menjadi sangat mendesak.

“Retret ini bukan hanya ajang kumpul, melainkan momentum penyelarasan visi. Kepala desa harus mampu memanfaatkan kegiatan ini secara maksimal demi kemajuan masyarakat di desanya,” ujar Naimudin, Senin (22/9/2025).

Ia mengungkapkan, ada lima poin utama yang menjadi fokus kegiatan tersebut. Pertama, peningkatan pemahaman mengenai tugas dan tanggung jawab kepala desa. Kedua, pengelolaan anggaran yang tepat sasaran, akuntabel, dan transparan. Ketiga, penguatan wawasan kebangsaan agar pembangunan desa tidak lepas dari semangat persatuan. Keempat, penguatan koordinasi antara desa dan pemerintah daerah. Dan kelima, peningkatan kualitas kepemimpinan kepala desa agar lebih efektif, responsif, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Kegiatan yang akan diikuti oleh 249 kepala desa se-Halmahera Selatan ini diharapkan dapat memberikan dampak nyata terhadap perbaikan kinerja pemerintahan desa. Selain itu, efisiensi penggunaan Dana Desa juga menjadi salah satu target penting, agar anggaran yang besar benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

“Pasca retret, kita ingin ada perubahan yang jelas. Kebijakan desa dan daerah harus berjalan selaras sehingga arah pembangunan lebih terarah dan menyentuh kebutuhan riil masyarakat,” tegas Naimudin.

Retret kepala desa ini juga dipandang sebagai ruang konsolidasi dan evaluasi. Para kepala desa tidak hanya dibekali pengetahuan baru, tetapi juga diharapkan melakukan refleksi terhadap berbagai persoalan yang selama ini menghambat jalannya pembangunan di tingkat desa.

Dari sisi pemerintah daerah, kegiatan ini diyakini mampu memperkuat sinergi pembangunan daerah. Selama ini, kebijakan pusat sering kali tidak sinkron dengan kebutuhan desa, sementara pemerintah daerah juga kerap menghadapi kendala koordinasi. Dengan adanya retret ini, diharapkan lahir keselarasan kebijakan yang mampu mempercepat pembangunan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tak hanya itu, kegiatan ini juga membuka peluang lahirnya inovasi. Kepala desa diharapkan tidak sekadar menunggu arahan dari pemerintah pusat atau daerah, tetapi mampu menciptakan program-program kreatif yang sesuai dengan potensi dan karakteristik desanya masing-masing.

“Retret ini bisa menjadi tonggak awal bagi desa-desa di Halmahera Selatan untuk lebih mandiri, inovatif, dan berdaya saing. Kita ingin desa tidak hanya sekadar penerima kebijakan, tetapi menjadi motor penggerak pembangunan daerah,” pungkas Naimudin.

Dengan semangat ini, masyarakat pun menaruh harapan besar agar program retret tidak berhenti pada tataran teori, tetapi betul-betul diaplikasikan dalam tata kelola pemerintahan desa. Sebab, keberhasilan pembangunan daerah sangat ditentukan oleh kuatnya pondasi di tingkat desa. Red