Program MBG Dipertaruhkan: 62 Daerah 3T Jadi Ujian Berat, Pemda Wajib Kawal atau Tersandung Skandal!

InvestigasiWartaGlobal.id | Jakarta – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digeber pemerintah pusat kini masuk tahap krusial. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa Kemendagri siap memfasilitasi koordinasi antara Badan Gizi Nasional (BGN) dan pemerintah daerah (Pemda). Namun, peringatan keras dilontarkan: Pemda tidak boleh main-main, karena kelalaian bisa berubah menjadi skandal nasional.

“Ada 62 daerah 3T yang BGN akan bekerja sama dengan Pemda, dan Kemendagri turun langsung memfasilitasi. Untuk daerah lain, Satgas sudah dibentuk untuk mendukung BGN,” tegas Tito di Kantor Pusat Kemendagri, Kamis (25/9/2025).

Investigasi Warta Global menemukan, pola koordinasi ini masih rawan celah. Meski Kepala BGN Dadan Hindayana sudah menempatkan perwakilan di tiap provinsi dan kabupaten/kota, efektivitasnya bergantung pada keseriusan Satgas lokal dan komitmen Pemda. Tanpa itu, program bisa mandek di meja birokrasi.

Lebih jauh, Tito menekankan bahaya laten jika Pemda lengah. “Kalau terjadi insiden seperti keracunan, yang pertama wajib bertindak adalah Pemda. Mereka punya rumah sakit, ambulans, tenaga medis, dan sistem emergency. Jangan tunggu pusat!” tegasnya dengan nada peringatan.

Pernyataan ini menyingkap satu titik rawan: BGN tidak memiliki fasilitas medis, sementara Pemda seringkali lamban dalam menangani kasus darurat. Artinya, satu kelalaian saja bisa berujung pada kegagalan besar, bahkan mencoreng nama baik program nasional MBG.

Investigasi Warta Global menilai, program MBG bukan hanya soal distribusi makanan bergizi, melainkan juga ujian transparansi, kesiapan darurat, dan integritas Pemda. Bila gagal dikawal, bukan mustahil program ini justru membuka ruang penyalahgunaan, bahkan menjadi bom waktu politik di daerah.

Puspen Kemendagri | InvestigasiWartaGlobal.id