Binjai – BahriNetwork.com | Pemerintah Kota (Pemko) Binjai memperkuat langkah pencegahan risiko hukum dengan menandatangani perjanjian kerja sama (MoU) bersama Kejaksaan Negeri (Kejari) Binjai terkait penanganan masalah hukum di bidang perdata dan tata usaha negara (TUN). Penandatanganan berlangsung di Aula Pemko Binjai, Selasa (23/9/2025).
Wali Kota Binjai menegaskan, MoU ini bukan sekadar formalitas, tetapi menjadi instrumen strategis untuk melindungi aset daerah dan memastikan setiap kebijakan serta tindakan pemerintahan berada dalam koridor hukum. “Kerja sama ini diharapkan memberikan pendampingan, pertimbangan hukum, dan bantuan hukum bagi Pemko Binjai, terutama terkait penyelamatan aset daerah dan penanganan gugatan di pengadilan,” tegas Wali Kota.
Ia juga menekankan agar seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memanfaatkan MoU ini secara maksimal. “Setiap OPD wajib berkoordinasi dengan Kejari Binjai. Jangan sampai ada keputusan atau tindakan yang berpotensi merugikan daerah karena minimnya pertimbangan hukum,” kata Wali Kota.
Kepala Kejaksaan Negeri Binjai, Iwan Setiawan, SH., M.Hum., menambahkan, MoU ini memberikan dasar hukum yang jelas bagi kejaksaan untuk memberikan dukungan, pertimbangan, maupun tindakan hukum tanpa perlu perjanjian tambahan. “Keberadaan kejaksaan harus menjadi payung hukum yang kuat bagi Pemko Binjai dalam menghadapi persoalan perdata dan TUN,” ujar Iwan.
Kerja sama ini diharapkan menjadi fondasi tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari potensi penyimpangan hukum, sekaligus mencegah terjadinya kerugian negara akibat sengketa hukum yang tidak ditangani secara profesional.
Turut hadir dalam kegiatan ini Sekretaris Daerah Kota Binjai H. Irwansyah Nasution, S.Sos., MM., Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejari Binjai Jefri Andi Gultom, SH., MH., para staf ahli dan asisten Pemko Binjai, pimpinan OPD, serta seluruh camat dan lurah se-Kota Binjai.
Reporter: Mhd. Dzaki Zuris/Red
Komentar0