BahriNetwork.com | JAMBI – Ketua DPW Fast Respon Indonesia Center (FRIC) Jambi, Dody, menyoroti ketimpangan serius antara beban kerja dan kesejahteraan yang diterima aparat TNI-Polri. Ia menegaskan, sudah saatnya pemerintah berani mengambil langkah tegas menaikkan gaji abdi negara yang selama ini menjadi garda terdepan menjaga keamanan dan kedaulatan bangsa.
“Realitas di lapangan jelas. TNI dan Polri bukan hanya mengamankan masyarakat, tapi juga mengorbankan jiwa raga demi NKRI. Mereka bahkan didorong ikut program pemerintah seperti ketahanan pangan, SPPG, MBG, dan lainnya. Namun, gaji yang diterima tidak sepadan dengan beratnya tanggung jawab,” ungkap Dody, Kamis (25/09).
Ia menilai, ketidakadilan ini berpotensi membuka celah pelanggaran sumpah prajurit, Tri Brata, dan Catur Prasetya. “Jika kesejahteraan aparat dinaikkan, mereka akan lebih fokus bekerja, profesional, dan tidak tergoda untuk menyalahgunakan jabatan. Tapi jika terus dibiarkan, potensi gesekan di internal aparat tak bisa dihindari,” tegasnya.
FRIC mendesak pemerintah untuk tidak menutup mata atas kebutuhan dasar aparat negara. Dengan penyesuaian gaji sesuai kondisi ekonomi, TNI dan Polri diyakini akan mampu menjalankan pengabdian dengan penuh dedikasi dan bebas dari tekanan ekonomi.
“Ini momentum penting. Pemerintah harus segera bertindak, jangan sampai abdi negara yang menjaga bangsa justru diperlakukan tidak adil,” pungkasnya.
(Fahmi Hendri& Redaksi)
Komentar0