Tangerang, BahriNetwork.com – Kewajiban transparansi anggaran desa kembali dipertanyakan. Kali ini sorotan tertuju pada Desa Cisereh, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, yang hingga kini tidak memasang baliho Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Fakta ini menimbulkan dugaan kuat adanya sesuatu yang sengaja disembunyikan dari publik.
Padahal, aturan hukum sudah sangat jelas. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa mengamanatkan pemerintah desa wajib membuka informasi anggaran kepada masyarakat. Pemasangan baliho APBDes di ruang publik bukan sekadar formalitas, melainkan instrumen transparansi agar warga tahu berapa besarnya anggaran desa dan bagaimana penggunaannya.
Ketua DPC Abpednas Kabupaten Tangerang, Saniman, menegaskan bahwa ketidakpatuhan Desa Cisereh adalah bentuk pelanggaran serius. “Jika baliho APBDes tidak terpasang, berarti ada aturan yang dilanggar. Ini menimbulkan tanda tanya besar, ada apa di Desa Cisereh? Kenapa informasi anggaran justru ditutup-tutupi dari masyarakat?” katanya dengan nada tegas.
Menurut Saniman, tim Abpednas yang turun langsung ke Desa Cisereh tidak menemukan papan informasi APBDes. Bahkan, surat klarifikasi resmi yang dilayangkan kepada pemerintah desa belum juga mendapat jawaban hingga sekarang. “Ini menunjukkan indikasi kuat adanya ketertutupan yang berpotensi menyembunyikan penyalahgunaan anggaran,” tambahnya.
Sanksinya pun tidak main-main. Desa yang menutup-nutupi informasi anggaran bisa terancam pencabutan dana desa bahkan jerat pidana jika terbukti melakukan pelanggaran tata kelola keuangan negara.
Publik kini menanti, apakah pihak Desa Cisereh akan berani tampil transparan atau justru terus bersembunyi di balik gelapnya anggaran.
BahriNetwork.com – Menggigit dan Tajam.
Komentar0