Kota Bekasi – BahriNetwork.com | Aksi demonstrasi mahasiswa se-Kota Bekasi di depan Kantor DPRD Kota Bekasi, Senin (01/09/2025), memang berjalan damai. Namun, di balik kedamaian itu, tersimpan tamparan keras bagi pemerintah dan DPRD Kota Bekasi.
Mahasiswa secara terbuka menyodorkan delapan tuntutan yang menohok, mulai dari desakan pencopotan Kapolri dan Kapolres Kota Bekasi, evaluasi kinerja Kabinet Merah Putih, hingga pengesahan RUU Perampasan Aset Koruptor. Tidak hanya itu, mereka juga menuntut pendidikan dan kesehatan gratis, penghentian penggusuran tanah rakyat, penghapusan pajak yang menindas, serta pengusutan tuntas kasus korupsi di Kota Bekasi.
Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, yang hadir di lokasi mencoba menenangkan massa dengan ajakan menjaga kondusifitas. Namun, suara mahasiswa lebih lantang:
“Kami datang bukan untuk ricuh, tapi menyuarakan aspirasi rakyat. Jangan lagi ada kriminalisasi terhadap aktivis dan jurnalis. Kami minta pemerintah jangan bersembunyi di balik retorika!” tegas Fajar, perwakilan mahasiswa.
Yang menarik, mahasiswa menolak stigma "ditunggangi". Mereka bahkan mengajak perwakilan DPRD dan ormas maju mendampingi, agar jelas bahwa aksi ini murni suara rakyat.
Dukungan juga datang dari Pemuda Pancasila MPC Kota Bekasi. Andie Muryadi HN alias Kempot, menyebut aksi ini sebagai bukti mahasiswa masih punya idealisme yang tajam.
“Saya bangga aksi ini bersih dari provokasi. Justru mahasiswa menunjukkan jalan, sementara DPRD dan pemerintah harus sadar: rakyat sudah muak dengan janji kosong,” ujarnya menohok.
BahriNetwork.com mencatat, aksi damai ini bukan sekadar unjuk rasa biasa. Delapan tuntutan yang digemakan mahasiswa adalah alarm keras bahwa kepercayaan publik terhadap pemerintah dan DPRD Bekasi berada di titik rawan. Jika tuntutan ini kembali diabaikan, jangan salahkan rakyat bila gelombang demonstrasi berikutnya berubah lebih besar – dan tidak lagi sekadar damai.
Redaksi: BahriNetwork.com
Komentar0