Tangerang, Banten — Skandal baru kembali mencoreng wajah birokrasi di Kabupaten Tangerang. Dugaan pungutan liar (pungli) dalam pengurusan surat tanah di kawasan relokasi Desa Tanjung Pasir, Kecamatan Teluknaga, menyeruak dan memantik kemarahan publik.
Warga yang direlokasi mengaku dipalak jutaan rupiah hanya demi selembar surat tanah. “Ada yang sampai Rp8 juta untuk urus surat tanah, uangnya langsung ke Kades Arun,” ungkap seorang aparat desa, Rabu (27/8/2025).
Tak berhenti di desa, aroma busuk pungli disebut merambat ke tingkat kecamatan. Nama mantan Camat Teluknaga, Zam Zam Manohara, terseret. Disebutkan, ada pungutan Rp7 juta untuk pemecahan surat lahan ahli waris. “Katanya duit itu larinya ke Camat Pak Zam Zam,” beber sumber yang enggan disebutkan namanya.
Namun Zam Zam membantah keras. “Fitnah itu! Saya tidak pernah terima uang, apalagi terkait surat tanah relokasi. Kalau memang ada bukti, tunjukkan! Kalau tidak, saya akan tempuh jalur hukum,” tegasnya dikutip Transpantura.com.
Ironisnya, di tengah kisruh ini, Kepala Desa Tanjung Pasir, Arun, memilih bungkam. Upaya konfirmasi melalui telepon maupun WhatsApp tak pernah dijawab. Diamnya kades justru menambah kecurigaan publik: ada apa sebenarnya di balik relokasi tanah Tanjung Pasir?
Padahal, menurut perwakilan pengembang, H. Eman, warga tak perlu membayar sepeser pun untuk pengurusan surat tanah relokasi. “Semua biaya pembuatan sertifikat hak milik hingga SPPT PBB ditanggung pengembang. AJB pun tidak wajib, cukup keterangan desa dan SPPT PBB,” ujarnya, Jumat (29/8/2025).
Pertanyaan pun menggelantung: jika pengembang sudah menanggung biaya, uang jutaan rupiah yang dipungut dari warga itu mengalir ke mana?
Masyarakat kini menuntut Aparat Penegak Hukum (APH) turun tangan. Skandal ini tak boleh dibiarkan jadi bancakan oknum. Publik ingin bukti bahwa hukum benar-benar bekerja, bukan hanya tajam ke bawah tapi tumpul ke atas.
BahriNetwork.com | Tajam, Menggigit, dan Berani Bongkar Fakta.
Komentar0