Pandeglang – BahriNetWork.id | Polemik Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Bangkonol di Kecamatan Keroncong, Kabupaten Pandeglang, kembali mencuat setelah Tim Investigasi Gabungnya Wartawan Indonesia (GWI) menerima berbagai laporan dari masyarakat. Dugaan kerja sama Pemerintah Kabupaten Pandeglang dengan pihak luar daerah, seperti Tangerang Selatan, dalam hal pembuangan sampah ke TPA tersebut menjadi sorotan tajam.
Sebelumnya, TPA Bangkonol juga pernah menerima sampah dari Kota Serang. Namun, minimnya pengelolaan dan kurangnya keterbukaan informasi membuat masyarakat geram dan mempertanyakan kepedulian pemerintah daerah terhadap lingkungan dan warga sekitar.
Badri, perwakilan dari Ikatan Pemuda Keroncong, menyuarakan kekecewaannya terhadap sikap DPRD Pandeglang yang dinilai pasif.
“DPRD Pandeglang jangan hanya duduk manis. Mereka seharusnya turun tangan dan segera menyikapi persoalan ini. Ini bukan isu sepele, ini menyangkut nasib masyarakat dan lingkungan hidup kita,” tegas Badri kepada tim GWI.
Ia juga menuding bahwa kebijakan ini dilakukan secara tertutup dan tidak melibatkan masyarakat sebagai pihak yang terdampak.
“Jangan ambil keputusan hanya untuk menguntungkan pihak luar. Kami desak DPRD segera panggil Dinas Lingkungan Hidup dan buka semua fakta ke publik,” lanjutnya.
Sementara itu, Moch. Saeful Falah, Sekretaris DPD Badak Banten Kabupaten Pandeglang, dengan tegas menolak kebijakan menerima sampah dari luar daerah yang dinilai sangat merugikan warga lokal.
“Kami anggap ini kebijakan sepihak yang mencederai kepentingan rakyat. Jika tak ada tindakan, kami siap turunkan ribuan anggota untuk aksi unjuk rasa menolak kebijakan ini,” ujar Saeful dengan tegas.
DPD Badak Banten juga menekankan bahwa kerja sama lintas daerah yang menyangkut lingkungan harus dilakukan secara transparan, bertanggung jawab, dan melibatkan partisipasi masyarakat.
Menanggapi hal ini, Tim Investigasi GWI menegaskan komitmennya untuk terus memantau perkembangan di lapangan, termasuk meminta keterangan dari DPRD Pandeglang, Dinas Lingkungan Hidup, serta tokoh masyarakat. Langkah ini diambil demi memastikan setiap kebijakan publik berjalan dalam koridor akuntabilitas dan tidak merugikan masyarakat.
Narasumber: M. Sutisna
Redaksi: BahriNetWork.id
Editor: Zulkarnain Idrus
Komentar0