Langsa | BahriNetwork.com – Dugaan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dalam seleksi penelitian Tahun Anggaran 2024 di IAIN Langsa kian menyeruak. Sorotan tajam kini mengarah pada Dr. T. Wildan, M.A., mantan Ketua LPPM yang kini menjabat Wakil Rektor II.
Ketua LSM Bungong Lam Jaroe, Zul Fadli, S.Sos.I., M.M, menegaskan Wildan tak bisa melepaskan tanggung jawab begitu saja. “Sebagai Ketua LPPM, ia paham penuh mekanisme, penunjukan komite penilai, hingga penerima dana penelitian. Jadi, publik wajar bertanya: kenapa beliau diam?” tegas Zul Fadli, Selasa (26/8/2025).
Jabatan Kilat, Dugaan Motif Mengamankan Posisi
Wildan diketahui berpindah posisi dengan cepat: dari Ketua LPPM, lalu Dekan FUAD, dan kini Wakil Rektor II. Rotasi instan ini menimbulkan kecurigaan publik.
“Jangan-jangan loncatan jabatan ini cara untuk menghindari sorotan. Padahal dugaan KKN jelas terjadi saat ia memimpin LPPM,” sindir Zul Fadli.
Komite Penilai Jadi Peserta: Konflik Kepentingan Telanjang
Fakta lain yang diungkap LSM Bungong Lam Jaroe: sejumlah komite penilai penelitian ternyata meloloskan diri sendiri sebagai penerima dana penelitian.
“Ini bukan sekadar cacat etika akademik, tapi sudah masuk ranah dugaan tindak pidana. Ketua LPPM seharusnya jadi pengawas, bukan malah tutup mata,” ucap Zul Fadli.
Desakan ke Dirkrimsus Polda Aceh
LSM Bungong Lam Jaroe mendesak aparat penegak hukum segera bertindak.
“Rektor memang penanggung jawab utama, tapi Ketua LPPM adalah eksekutor teknis. Dirkrimsus Polda Aceh jangan ragu memeriksa Dr. Wildan dan panitia. Publik butuh kejelasan, bukan pembiaran,” tegas Zul Fadli.
Hingga kini, pihak IAIN Langsa belum memberikan klarifikasi resmi. Sejumlah dosen yang merasa dirugikan meminta kasus ini segera dibongkar tuntas demi menjaga marwah akademik dan menyelamatkan uang negara. (An)
(Tim Redaksi | BahriNetwork.com)
Komentar0