Jakarta, Minggu 17 Agustus 2025 – BahriNetwork.com |
Di era keterbukaan informasi publik, Mahkamah Agung (MA) sebagai lembaga yudikatif tertinggi tidak luput dari sorotan. Setiap isu negatif atau bad news yang menyasar lembaga peradilan dapat memengaruhi kepercayaan masyarakat. Karena itu, Humas MA menegaskan langkah konkret yang terukur dalam menyikapi tantangan tersebut.
Strategi utama yang diterapkan menekankan tiga hal: respons cepat, transparansi, dan edukasi publik. “Setiap kabar negatif harus segera direspons. Keterlambatan justru memperluas ruang spekulasi dan merusak citra lembaga,” ungkap pernyataan resmi Humas MA.
Koordinasi internal menjadi fondasi penting. Humas MA bekerja sama dengan unit-unit terkait untuk memastikan fakta akurat, kemudian disampaikan secara lugas, jelas, dan berbasis data terverifikasi. Dengan demikian, publik melihat MA sebagai lembaga yang proaktif, bukan reaktif.
Dalam penyampaian informasi, berbagai kanal komunikasi digunakan: situs web resmi, media sosial, siaran pers, hingga konferensi pers. Pendekatan multikanal ini dimaksudkan agar informasi benar tersampaikan luas dan mampu menyeimbangkan narasi yang berkembang.
Selain sekadar klarifikasi, Humas MA aktif membangun citra positif dengan menyoroti inovasi pelayanan, penyelesaian perkara penting, serta agenda reformasi birokrasi. Narasi ini dianggap krusial untuk memperkuat kepercayaan publik sekaligus meredam efek dari berita negatif.
Tak bisa dipungkiri, banyak isu negatif muncul akibat minimnya pemahaman masyarakat terhadap proses hukum. Karena itu, Humas MA mendorong edukasi hukum dengan bahasa sederhana agar publik memahami duduk perkara secara utuh.
Menjaga hubungan baik dengan media massa juga menjadi fokus. Jurnalis diberikan akses informasi resmi, sehingga berita yang disajikan lebih berimbang dan kredibel. Sementara di ruang digital, interaksi langsung dengan publik lewat media sosial dilakukan secara profesional, dengan jawaban yang jelas dan informatif.
Dengan langkah-langkah tersebut, Humas MA tidak hanya berperan sebagai penanggulangan isu, tetapi juga sebagai garda depan dalam membangun kepercayaan publik terhadap Mahkamah Agung dan lembaga peradilan di seluruh Indonesia.
Redaksi: BahriNetwork.com
Komentar0